Demokrasi Ala Civitas Akademika UNU Kalbar



Kalau di kampus senior (lama), posisi Dekan atau Kepala Bidang pasti menjadi rebutan. Pasti ada lobi-lobi untuk menduduki posisi strategis. Tidak dengan kampus junior (muda) seperti Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat. Untuk menduduki posisi strategis lewat voting seluruh dosen. Siapa suara terbanyak, dialah yang menduduki posisi terhormat.

Memang di kampus lain juga umumnya menggunakan metode voting. Tapi, untuk di UNU Kalbar yang umurnya belum tiga tahun, votingnya melibatkan seluruh dosen. Semua dosen memiliki peluang sama. Tidak menggunakan nominasi misal tiga orang kandidat. Kemudian, semua posisi yang mau ditempati dipajang. Misal, posisi Wakil Rektor (Warek) I, semua nama dicantumkan dalam daftar pilihan. Tidak peduli apakah dosen itu sudah lama bergabung, atau baru saja gabung. Pokoknya, semua dosen ikut menjadi nominasi. Kalau jumlah dosen 30 orang, berarti 30 dosen itu menjadi nominasi Warek I.


Begitu juga posisi strategis lain, misal Kepala Bidang Promosi dan Bisnis. Kalau jumlah dosen 30, berarti segitu juga nominasinya. Semua memiliki peluang sama untuk dipilih. Kecuali untuk posisi Dekan. Nominasinya berdasarkan jumlah seluruh dosen yang mengajar di fakultas. Misal, Fakultas Ekonomi. Dosennya ada enam orang. Berarti nominasinya hanya enam orang. Tapi, yang memilih dari enam nominasi itu seluruh dosen yang ada di UNU. Keren, kan..!

“UNU memang masih baru. Sumber daya manusia terbatas. Untuk menempatkan orang di posisi tertentu, banyak menolak. Para dosen umumnya merasa sungkan untuk mengisi jabatan penting di UNU. Kalau ditawarkan, pasti umumnya menolak. Berbeda dengan di kampus lain, posisi strategis pasti jadi rebutan,” jelas Rektor UNU Kalbar, Dr Rachmat Sahputra M Si.


Untuk mengatasi agar dosen ketika ditawarkan posisi, tidak lagi menolak, ya dengan cara demikian. Semua nama dosen dimasukkan dalam daftar nominasi. Siapa yang memiliki suara terbanyak, dialah yang menempati posisi yang telah disiapkan. Bila nama dengan suara terbanyak, mereka tidak bisa menolak. Begitu kesepakatannya.

“Kebanyakan memang masih malu-malu ditawarkan jabatan. Mungkin karena UNU masih muda. Para dosennya juga masih muda-muda dan belum memiliki pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi. Dengan cara demikian, selain belajar berdemokrasi ala kampus, mereka dituntut untuk bisa menjadi pemimpin. Pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin bidang yang ditempatinya,” jelas Rachmat.

Saat UNU Kalbar sudah besar, tentu ada aturan main yang diterapkan untuk menempatkan seseorang di posisi strategis. Ada mekanisme sesuai statute UNU Kalbar tentunya. Fase awal itu, untuk menduduki jabatan strategis cukup ditawarkan, “Mau ndak?” Apakah bersedia menjadi Warek, Kepala Bidang, Dekan, Kepala Prodi? “Itu fase awal. Nah, sekarang memasuki fase kedua, kita mulai menerapkan demokrasi. Semua dosen memiliki peluang sama untuk menduduki posisi strategis. Tak perlu aturan yang berderet, cukup siapa yang meraih suara terbanyak, dia berhak mendapatkan posisi yang telah ditetapkan,” tambah Rachmat.

Untuk fase berikutnya, tentu sudah menggunakan pedoman atau statute UNU Kalbar. Semua harus ikut aturan. Aturan baru bisa diterapkan, apabila jumlah dosen di UNU sudah mendekati ideal. Kalau sekarang, masih banyak kurang.

Begitulah gambaran sederhana proses demokrasi untuk melahirkan pemimpin baru di UNU Kalbar. Semua memiliki peluang. Berjalan secara natural. Tanpa lobi, apalagi sampai praktik money politic. Memilih berdasarkan hati nurani. Yang dipilih harus siap memimpin. Yang memilih ikhlas dengan pilihannya. Inilah demokrasi kaum intelektual. Pasti sangat berbeda dengan proses demokrasi untuk memilih kepala daerah.

Publik umumnya tahu seperti apa proses demokrasi memilih kepala daerah. Siapa yang banyak duit, kemungkinan besar akan terpilih. Kandidat yang duitnya seret, sangat jarang terpilih. Kalaupun ada terpilih, itu hanya nasib baik saja. Kalangan orang berduit rata-rata memenangkan pertarungan Pilkada. Kemudian, ketika even Pilkada digelar, isu money politic selalu mencuat.

Ada sebuah pantun sangat terkenal bila tiba musim Pilkada. “Buah sawit kayu ara. Ada duit ada suara”. Maknanya, untuk mendapatkan suara, tak jarang tim sukses kandidat memberikan uang pada pemilih. Waktu memberikan suara itu sering dikenal dengan Serangan Fajar. Esok mau pencoblosan, subuh menjelang matahari terbit, banyak tim sukses membagikan uang agar memilih kandidat yang ditawarkan. Bayaran berkisar antara Rp 50 ribu sampai 100 ribu per orang. Praktik money politic seperti ini sudah sangat lumrah di ajang Pilkada. Anehnya, sangat sulit untuk dibuktikan. Itu sebabnya, Pilkada tidak bisa dijamin bersih dari praktik money politic.

 *



SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Menangkap Kejadian - Memberi Makna Hidup

0 Response to "Demokrasi Ala Civitas Akademika UNU Kalbar"

Post a Comment