Isu SARA Mulai Dimainkan, Kalbar Dinyatakan Rawan Mulai Terasa


Guys, masih ingatkan apa yang pernah diumumkan oleh Polri. Ada tiga provinsi dinyatakan rawan konflik, yakni Jawa Barat, Papua, dan Kalbar. Pernyataan resmi dari lembaga yang bertanggung jawab mengamankan Pilkada serentak itu, pelan-pelan mulai dirasakan. Isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) mulai dimainkan.

“Ape buktinye isu SARA mulai dimainkan. Jangan nak ngade-ngade, Bang. Bise bahaye!” Kedengarannya sih memang mengada-ngada. Tapi, apa yang saya ungkapkan itu benar adanya. Dua hari lalu, seperti biasa saya mendapat kiriman gambar lewat WA. Bukan gambar orang, melainkan selembar kertas. Saya klik, muncul gambar kertas berupa surat. Surat dari salah satu lembaga adat. Di dalam surat itu secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

Surat ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga adat. Lengkap dengan capnya. Dalam hati,wah mulai terang-terangan ni. Sudah tak ada malunya. Kawan yang share di grup WA saya tanya, apakah surat imbauan dari lembaga adat itu benar adanya. Apakah tidak ada pihak yang mencoba meng-crosscheck kebenaran surat tersebut? Sayang, kawan saya itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Ia hanya bilang, imbaun dari lembaga adat itu diambil dari grup sebelah. Benar atau tidaknya, ia pun tak tahu. Saya hanya mengurut dada. Walau demikian, dari kemarin sampai tulisan ini ditulis, tidak ada pihak mengatakan surat itu hoax.

Tidak beberapa lama setelah surat itu masuk ke WA saya, tiba-tiba ada kiriman surat imbauan dari lembaga adat yang lain. Nah, loh. Surat yang kedua tersebut seperti menjawab surat dari lembaga adat sebelumnya. Waduh, KPU belum juga menetapkan kandidat gubernur Kalbar, dukung-mendukung dari lembaga adat mulai dipertontonkan. Sepertinya, mulai ada yang mencoba memainkan isu SARA.

“Wah, bisa gawat itu, Bang?” Iya, memang gawat kalau semua lembaga adat secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat. Yang saya tahu, lembaga adat itu sifatnya independent dan sosial. Kemudian, berdasarkan pengalaman, tidak ada lembaga adat salah satu tujuannya untuk politik. Kalau partai main politik, itu memang kerjaannya. Tapi, kalau ada lembaga adat main politik, sangat aneh. Bisa bahaya.

Saya tidak tahu, apalah lembaga adat yang telah mengeluarkan imbauan untuk memilih salah satu kandidat sudah melewati mekanisme organisasi atau tidak. Gini-gini saat kuliah dulu rajin loh ikut organisasi. Setiap ada keputusan penting, pasti melewat rapat besar atau pleno. Untuk mengambil keputusan penting harus melibatkan paling tidak separuh lebih anggota organisasi. Kalau keputusan penting diambil tanpa melewati rapat atau musyawarah, patut dipertanyakan keputusan tersebut.

Nah, dua lembaga adat tersebut, ketika mengambil keputusan untuk mendukung salah satu kandidat, apakah sudah melewati mekanisme lembaga. Wallahualam. Kenapa saya bahas ini, karena risiko sangat bahaya bila lembaga adat digiring untuk berpolitik. Konflik kepentingan pasti mencuat. Bila lembaga adat sudah banyak kepentingan, bukan lagi persoalan adu program yang semestinya menonjol di Pilkada serentak, tapi soal SARA.

Orang diajak memilih bukan karena program kandidat bagus, melainkan dari suku mana, agamanya apa, dari golongan mana. Itu bila SARA yang ditonjolkan. Akibatnya, tujuan dari Pilkada untuk memilih pemimpin bagus dan hebat, menjadi kabur.

“Kalau sudah demikian, gimanalah Bang?” Sebelum nasi jadi bubur, saya hanya bisa mengimbau. Memang itu bisanya. Tak mungkinlah saya datangi para ketua lembaga adat, lalu meminta, “O…Pak. Janganlah buat surat imbauan untuk mendukung salah satu kandidat. Netral sajalah, Pak!” Kalau saya berkata demikian pada ketua adat, pasti tak digubris. Emang siapa saya. “Orang kecik jak” Tapi, kalau sekadar imbauan, bisalah. Saya mohon kepada seluruh ketua adat, jangan perlihatkan dukungan secara resmi ke publik. Bersikap netralah. Pilkada adalah even politik. Serahkan pada partai politik. Lembaga adat janganlah ikut bermain. Kalau person lembaga adat mau bermain, silakan. Tidak ada yang larang.Cuma, jangan bawa-bawa lembaga adat.

“Mudah-mudahan imbauan abang didengarkan para tetua adat”. Mudah-mudahan didengar. Kalaupun tak didengar, apa daya saya. Cuma, saya berharap aparat keamanan semakin sigap menghadapi isu SARA. Kalau memang ada lembaga adat sudah mengeluarkan dukungan resmi pada salah satu kandidat, hendaknya didekati dan diawasi. Khawatir ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan isu SARA untuk membuat Kalbar rusuh atau berkonflik. “Mari kita jaga Pilkada Kalbar berjalan damai, lancar dan aman!”









SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Menangkap Kejadian - Memberi Makna Hidup

2 Responses to "Isu SARA Mulai Dimainkan, Kalbar Dinyatakan Rawan Mulai Terasa"

  1. Kalau rakyat sudah terdidik baik, maka mereka pada pintar2 buat visi misi pembangunan, pandai orasi politik. Soal pelaksanaan...itu kompromi politik mana yg prioritas. Mahar politik itu keniscayaan; tapi kita bersepakat pura2 tak ada karena ini memang sisi buruk pemilu langsung. Jadi jangsn pura2 lagi...lagu lama. Maksud saya kriteria pemimpin yg cerdas dan amanah: pada saat rakyat sudah terdidik MALAH JADI SULIT DIBEDAKAN...KARENA TAMPAK CERDAS SEMUA. JADI FAKTOR PENENTU ADALAH INDENTITAS KELOMPOK DAN AGAMA. AMERIKA DAN EROPA PUN MASIH RASIS. HANYA mereka terdidik, pandai menutupi. Yg penting ADIL...ADIL ADALAH YG MAYORITAS YG MEMIMPIN. YG MINORITAS DILINDUNGI. ITULAH ADIL.

    ReplyDelete
  2. Ketidak adilan adalah yg minoritas yg memimpin. Ini membalikkan hukum alam. Nah...kalau hukum alam sudah anomali, tunggulah musibah politik datang. Hi hi hi....

    ReplyDelete