Evaluasi Tiga Bulan Masa Kampanye, Alhamdulillah Kalbar Tak Seperti DKI

DKI Jakarta contoh buruk penyelenggaraan Pilkada. Betapa isu SARA diumbar secara vulgar. Saling fitnah dianggap bagian dari strategi. Agama dipolitisir sedemikian rupa. Dampaknya, terjadi polarisasi masyarakat. Dikira habis Pilkada, permainan SARA selesai. Malah menjadi-jadi sampai sekarang. Parahnya lagi, ada yang mencoba menjadikan Pilkada DKI sebagai model. Menjadi inspirasi daerah lain. Bahwa SARA bisa digunakan meraih kekuasaan.

Apakah Pilgub Kalbar yang sedang berjalan juga seperti DKI? Alhamdulillah, tiga bulan kampanye berjalan, Pilgub Kalbar tidak meniru pesta demokrasi di ibukota Indonesia itu. Sebagai pemerhati media, orang Kalbar jauh lebih cerdas. Tidak mudah percaya isu. Apalagi fitnah. Kemudian, tidak menggunakan cara-cara curang. Termasuklah menggunakan isu SARA secara vulgar.

Ada sih mencoba menyebar isu SARA. Begitu muncul di medsos, langsung diskak. Dikeroyok ramai-ramai. Bahkan, ada yang dilaporkan ke polisi. Seingat saya ada dua orang yang dilaporkan ke polisi. Di sini membuktikan betapa cerdasnya rakyat di negeri ini. Mereka tak mau Kalbar terusik dengan isu SARA.

Saya teringat ada yang mencoba menyudutkan salah satu paslon di Instagram. Dia pasang gambar sebagai bukti ketidakberhasilan paslon. Begitu muncul, langsung diskakmat netizen. Admin akun yang memasang gambar itu, tak berkutik. Di-bully seantero Kalbar. Semenjak itu, sang admin tak berani lagi muncul.

Rupanya, tindakan memposting gambar menyudutkan paslon, dibalas dengan aksi serupa oleh pendukung paslon lain. Begitu muncul aksi balasan, diskakmat lagi oleh netizen. Akhirnya, aksi balas-membalas terhenti. Semenjak itu, saya belum pernah lagi menjumpai aksi saling menjatuhkan pamor paslon di medsos.

Mungkin saja isu SARA dimainkan. Tapi, tidak diumbar di medsos. Mereka mainkan di komunitas tertentu secara internal. Bukan untuk expose. Hanya untuk internal. Tak ada berani mengumbarnya keluar. Misal, ada memang mencoba mempolitisir agama. Tapi, untuk kalangan internal. Tak masalah. Akan menjadi masalah bila diumbar ke publik. Alhamdulillah, tak ada video yang aneh-aneh beredar di publik terkait agama dipolitisir ini.

Saya malah senang dengan ritme Pilgub Kalbar. Masing-masing paslon seperti beradu eksistensi. Setiap kali turun menyapa masyarakat, mereka posting secara massif di medsos. Ada yang menyapa warga di pasar, di sawah, di pelosok negeri. Apalagi di bulan puasa ini, mereka banyak memposting acara buka puasa bersama masyarakat. Yang begini saya sangat demen. Adem jadinya.

Memang ada saling sindir antarpaslon. Namun, sindiran yang mereka layangkan masih tahap wajar. Lagian, saat menyindir, tidak menyebut nama paslon. Di sini para paslon masih menjaga etika dan kesopanan. Soal sindiran memang tak bisa terelakkan dalam dunia politik. Menurut saya, sindiran itu wajar selama tidak menjatuhkan martabat. Ingat ya, jangan pula nak jatuhkan martabat, tak enak dengarnya.

Berarti, Kalbar aman dong dari fitnah atau hoax? Tidak juga sih. Fitnah dan hoax pasti ada. Cuma, tidaklah setinggi DKI. Sebagai contoh. Seperti tulisan saya sebelumnya. Ada tokoh masyarakat mencoba menyebar hoax berbau fitnah lewat WA. Sekitar 12 jam hoax itu menyebar, muncul bantahan dari calon gubernur yang difitnah. Lewat video, sang calon gubernur membantah hoax yang beredar luas. Di sini membuktikan, betapa cerdasnya rakyat Kalbar. Begitu hoax muncul, langsung diskakmat ramai-ramai.

Hoax model seperti itu tetap akan muncul. Mengingat masa pencoblosan bentar lagi. Biasanya, mendekati hari H, tensi politik semakin tinggi. Segala cara akan dilakukan tim sukses untuk merebut simpati rakyat. Segala jurus, taktik, dan strategi politik akan digunakan. Sepanjang tidak memainkan isu SARA, fine-fine saja. Sepanjang tidak menyebar hoax, oke-oke saja.

Tidak bisa dinafikan, selalu ada kecurangan dari even politik. Kecurangan paling ditakuti, money politic. Pemilih dikasih uang, sembako, atau bantuan material sebelum masa pencoblosan. Dikasih cuma-cuma. Dengan syarat, pilih paslon pesanan. Banyak yang mau pula. Bahkan, ada berharap money politic. “Selama orang masih suka sama duit, money politic sulit dihentikan. Kecuali, orang sudah tak mau lagi dengan duit.” Begitu kata orang di warung kopi.

Pernah saya tanya mahasiswa saya saat memberikan kuliah. “Apakah kalian sudah punya pilihan?” tanya saya. “Sudah, Pak!” kata mereka. “Coba yang sudah punya pilihan, angkat tangan,” pinta saya. Hampir seluruhnya angkat tangan. Tandanya mereka sudah punya pilihan. Lalu, ada tiga mahasiswa tak angkat tangan. Tandanya, belum punya pilihan atau masih ngambang.

“Kenapa belum punya pilihan?” tanya saya.

“Nunggu amplop, Pak!” jawab salah satu mahasiswa.

Masyaallah. Mahasiswa, kaum intelektual, masih berharap amplop. Ini mahasiswa lho, bukan kaum pinggiran yang tingkat pendidikannya rendah. Saya coba nasihati. “Jangan biasakan memilih berdasarkan amplop. Pilihlah berdasarkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan paslon. Paham ndak!” Mahasiswa itu menjawab, paham. Verbalnya begitu. Tak tahulah di lapangan nanti.

Money politic sulit dihindarkan. Sepanjang banyak mau, money politic tetap subur. Bawaslu sebagai wasit, dirasa belum mampu membendung praktik kotor ini. Ada lapor praktik money politic, paling yang kena pion. Tidak pernah kena rajanya. Belum ada paslon selama Pilkada di Kalbar, dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi gara-gara money politic. Jurus berkelit para penebar money politic sangat lihai. Selalu ada cara mengelabui Bawaslu. Persoalan ini yang akan menjadi isu besar jelang detik-detik pencoblosan.

Kiprah Bawaslu sangat ditunggu. Apakah mampu meminimalisir praktik money politic? Waktu yang sebentar lagi akan menjawabnya. Semoga saja Bawaslu mampu menghentikan praktik kotor ini. Baiklah pembaca. Kurang lebih tiga bulan masa kampanye berjalan. Alhamdulillah, Kalbar tidak mengikuti jejak kelam DKI. Rakyat Kalbar semakin cerdas. Menjelang detik-detik pencoblosan, mari  jaga rumah kita ini (Kalbar) dari praktik politisasi SARA.*

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER