Pecah Juga Telur, Kepala Daerah Pertama Ditangkap KPK

Polisi berjaga-jaga di rumah Bupati Bengkayang. Sumber: suarakalbar.co.id

“Clear ya…!” Sepatah kata yang saya share di grup wartawan. Apa maksudnya? Berita terkait penangkapan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot (SG) sudah jelas. Sejumlah media online ternama juga sudah memuatnya. Tak ada lagi keraguan. Sekarang tinggal pengumuman resmi dari KPK.

Peristiwa OTT KPK terhadap SG, pertama kali di Kalbar. Pertama kali menjerat kepala daerah atau bupati. Pecah juga telur. Sudah 17 tahun KPK berdiri. Baru ini ada bupati di Kalbar dijebloskan ke penjara.

“Akhernye pecah juak tallok ye, Bang,” ujar jurnalis junior sambil ngopi di Gajah Mada.

“Batol, Bupati Bengkayang pemecah talloknye,” jawab saya.

“Biasenye mun tallok dah pacah, akan ade tallok laing nyusol, Bang.”

“Mudahan sebiji jak tallok yang pacah. Sebab, kepala daerah yang lain pasti ngamankan direk.”

Sebuah percakapan santai dengan jurnalis junior. Peristiwa OTT SG memang sedang viral. Tulisan saya yang di-share tadi malam sudah dibaca hampir lima ribu kali. Membuktikan betapa warga Kalbar ingin tahu, apakah benar orang nomor satu di Bumi Sebalo itu ditangkap. Awalnya memang meragukan. Tak ada sumber berita yang valid. Begitu pagi-pagi saya buka WA, banyak kiriman berita dari media online terpercaya dikirim kawan-kawan. Bahkan, surat kabar Suara Pemred menjadikan OTT SG sebagai headline. Makanya, muncul sepatah kata, “clear ya…!”

Sebelumnya, saya sering menulis bahwa Kalbar bersih dari korupsi. Ukurannya, tidak ada kepala daerah ditangkap KPK. Bahkan, saya mengajak kepala daerah lain untuk belajar ke Kalbar. Di saat KPK sibuk menangkapi bupati, walikota, gubernur di daerah lain, Kalbar justru bersih. Betapa hebohnya saat KPK menangkap Walikota Malang, Gubernur Sumut, Gubernur Riau, dan sejumlah bupati di Pulau Jawa. Kalbar aman-aman saja. Bersih.

Bayangkan, sepanjang tahun 2018 ada 21 kepala daerah dijebloskan ke penjara. Kalau diakumulasi dari 2004  sampai Juli 2019 ada 114 kepala daerah diborgol. Pada tahun 2019, paling heboh penangkapan Gubernur Kepri, Bupati Mesuji, Bupati Muara Enim. Dari deretan kepala daerah itu, tak satupun menyentuh kepala daerah di Kalbar. Semua aman dan bersih.

Sayang, keperawanan Kalbar sebagai daerah paling bersih korupsi, akhirnya ternoda. Tersobek oleh ulah SG. Telur akhirnya pecah juga. Kalbar pun mulai “berdarah” oleh korupsi. Praktik korupsi benar-benar nyata. Bukan lagi isapan jempol. Bukan lagi obrolan di warung kopi.

Akankah ada lagi kepala daerah di Kalbar yang menyusul? Kalau bisa janganlah. Cukuplah SG saja. Kalau ada yang ketangkap lagi, itu namanya kepala daerah pekak lantak. Peristiwa SG harus dijadikan pelajaran. Sadar dirilah. Bila memang selama ini sudah menerima suap, minta fee dengan kontraktor, minta jatah ke pegawai yang minta jabatan, hentikanlah. Stop, stop, sekali lagi stop!!! Sampai tiga kali saya tulis “stop”. Tandanya, praktik haram itu harus dihentikan.

Sumber malapetaka kepala daerah dari suap. Seperti saya sebutkan tadi, biasanya berupa fee proyek. Kontraktor jadi sasarannya. Misal ada proyek jalan senilai Rp2 miliar. Masa’ sang owner proyek tak dapat apa-apa. Kadang, proyek mau dimasukkan ke mata anggaran, suap menyuap sudah terjadi. Kasihan juga kontaktor, sudah dipalak duluan. Kalau tak nyuap, jangan harap dapatkan proyek. Coba perhatikan peristiwa penangkapan kepala daerah, rata-rata ikut ditangkap kontraktor atau pengusaha.

Selain suap dari proyek, jatah preman untuk kepala daerah biasanya dari pemotongan anggaran. Misal bantuan dana desa. Prosedurnya betul. Duit ditransfer ke rekening desa. Setelah dicairkan, ada semacam kewajiban dari desa untuk setoran. Begitu juga bila ada bantuan lain. Semua dibungkus rapi seolah-olah tak ada penyimpangan. Padahal, dalam praktiknya harus ada sentoran.

Ada juga praktik jual beli jabatan. Bukan rahasia lagi ini. Bila ingin menjadi kepala dinas, kepala bidang, atau jabatan lain, siapkan dulu uang setoran. Jangan harap dapatkan posisi penting bila tak ada uang pelicin. Memang tidak semua begitu. Namun, umumnya demikian. Bukan rahasia lagi.

Banyak orang beranggapan jabatan kepala daerah itu, enak. Di mana-mana dihormati, disanjung setinggi langit. Dipuja-puji. Anggapan paling umum, kepala daerah itu banyak duitnya. Mana ada kepala daerah miskin. Semua kaya raya. Cek saja kepala daerah di tempat kalian. Bandingkan saja rumahmu dengan rumahnya. Belum lagi mobilnya, tanahnya, tabungannya, investasinya. Pokoknya, kepala daerah itu pasti kaya raya. Karena anggapan ini, banyak warga mengharapkan bantuannya. Macam-macam proposal masuk. Mulai dari proposal pembangunan masjid, sekolah, pesantren, gereja, anak yatim, minta bantuan tiket PP, minta bantu kegiatan ini dan itu. Itu yang dari masyarakat, belum lagi dari LSM, partai politik, organisasi sosial, macam-macam deh. Belum lagi ada pimpinan partai ke daerah, semua fasilitas harus disiapkan. Duit yang didapatkan, seperti numpang lewat saja di dompet.

Penghasilan memang besar. Sabetan kanan kiri juga ok. Namun, pengeluaran juga jauh lebih besar. Apalagi kalau sudah musim politik. Seorang kepala daerah (incumbent) harus menyiapkan banyak anggaran. Apakah cukup gaji dan tunjangan seorang kepala daerah untuk melayani permintaan bawah, kanan, kiri, dan atas? Kalau ditanya, apakah cukup, pasti jawabannya, tidak cukup. Tidak pernah cukup.

Dari https://inikata.com/2018/03/12/wow-gaji-bupati-dan-walikota-capai-rp732-juta-setiap-bulan/ disebutkan, gaji plus berbagai tunjangan seorang Bupati hanya Rp73,2 juta per bulan. Bagi yang digaji di bawah lima juta, uang Rp73,2 juta sangat besar. Tapi, selevel kepala daerah, uang segitu dipandang kecil. Hal ini mengingat besarnya tuntutan dari masyarakat, sosial, politik. Lantas, dari mana seorang kepala daerah membiayai banyak tuntutan tersebut. Cara yang paling sering dipakai minta “jatah preman” ke kontraktor atau pengusaha. Memang tidak semua kepala daerah demikian. Tapi, umumnya memang demikian.  Wajar apabila banyak kontraktor besar selalu dekat dengan kepala daerah. Kalau jauh, ya siap-siap nonton.

Dalam hal ini, mental kepala daerah harus kuat. Kuat dari berbagai macam tekanan. Tekanan dari bawah, kanan, kiri, dan atas. Syukur-syukur tidak dijadikan ATM oleh penegak hukum. Bila ini terjadi, berat dah urusannya. Kasus hukum tetap aman selama ada uang. Bila setoran sudah tak ada, siap-siap ditangkap. Ditangkap bila sudah tidak menjabat lagi.

Walaupun banyak kepala daerah ditangkap KPK, tidak menyurutkan orang untuk menjadi gubernur, bupati dan walikota. Tengok saja tahun depan, musim Pilkada serentak. Orang akan berjubel daftar. Tandanya, jabatan kepala daerah masih sangat menggiurkan walau di bawah bayang-bayang KPK. Anda mau jadi kepala daerah, silakan daftar! Clear ya…!

Share on FacebookPlus on Google+

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER